Perekonomian Indonesia dalam satu tahun ke depan, yakni 2013 dipercaya akan semakin baik dan stabil. Sikap optimistis ini diperlihatkan karena ekonomi Indonesia masih aman dari dampak buruk krisis yang melanda sebagian negara-negara di Eropa maupun pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berjalan lambat. Hal ini juga turut didukung oleh kuatnya pasar domestik dan hubungan perdagangan yang positif dengan banyak negara di Kawasan Asia. Beberapa indikator yang membuat perkiraannya semakin meyakinkan adalahinflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan neraca perdagangan internasional, serta termasuk berbagai turunannya, yang semuanya termasuk dalam kondisi makroekonomi, menampilkan angka-angka yang tak terlalu mengecewakan.Namun, di tengah berbagai optimisme, ternyata ekonomi kita tidak sepenuhnya aman atau dapat dikatakan rentan terhadap krisis perekonomian global dan bisa menjadi gangguan serius yang akhirnya menyeret ekonomi nasional ke ambang krisis. Apalagi kemungkinan itu menjadi terbuka lebar karena adanya dinamika politik sekaliberpemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014 yang sedikit banyak mempengaruhi iklim sosial politik nasional.
Dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan, Indonesia perlu fokus pada perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar negeri, sebagai faktor pembangkit yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakkan roda perekonomian yang mengawal pertumbuhan berkelanjutan. Namun di samping itu, kondisi sosial politik merupakan persoalan yang kerap kali mengurangi ekpektasi pelaku ekonomi untuk terus melakukan ekspansi di negeri ini. Coba kita tengok ke belakang, sewaktu kekacauan melanda di akhirmasa Orde Baru lalu, betapa kondisi tersebut mampu melumpuhkan sektor perekonomian demikian hebatnya. Bahkan, efeknya masih terasa hingga kini dimana Indonesia terus berusaha untuk bangkit dari keterpurukan tersebut.
Ada jalan yang ditawarkan berupa peningkatan investasi yang diharapkan bisaberperan sebagai perantara alih teknologi dan manajerial yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi bangsa. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan ke kondisi yang lebih baik.Kegiatan investasi nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam mengimprovisasi kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antara investor dengan kalangan pelaku usaha dan industri, termasuk berbagai kegiatan bisnis yang berorientasi ekspor. Investasi yang termaktub sebenarnya bukan hanya terbatas pada penanaman modal melainkan investasi yang sesungguhnya di bidang ekonomi. Dalam membangun perekonomian nasional yang kokoh, praktis membutuhkan fondasi yang juga kuat. Disadari atau tidak pertumbuhan ekonomi kita yang demikian impresif nyatanya belum berdampak signifikan bagi masyakat akar rumput atau kalangan menengah ke bawah yang dapat dikategorikan miskin dan sangat miskin. Agaknya, teori trickle down effect atau efek menetes ke bawah tidak terlalu relevan jika diperumpakan bagi Indonesia. Meskipun merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan memang terus menurun sejak beberapa tahun terakhir.
Capaian kinerja pemerintah sampai saat ini sesungguhnya menunjukkan indikator mulai berhasilnya berbagai upaya perbaikan invesatsi ekonomi yang telah dilakukan pemerintah. Tugas selanjutnya adalah menumbuhkan semangat etos kerja yang tinggi serta merevitalisasi berbagai kebijakan yang mungkin kurang berpihak pada kebanyakan penduduk Indonesia. Contohnya bagaimana petani masih terkendala dalam penyediaan bibit maupun peralatan, padahal tujuan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri seharusnya menjadi solusi yang riil bukan hanya dilihat dari angka realisasinya. Begitu juga dengan buruh, meskipun upah minimum provinsi atau regional di beberapa daerah terus meningkat tetapi proporsinya terhadap kebutuhan hidup sebenarnya belum cukup layak. Maka, pemerintah bertanggung jawab mendengarkan dan mengimplemantasikan program bagi pemberdayaan yang menyejahterakan masyarakat dan bukan hanya bersikap melayani terhadap para pemodal besar saja. Kembali kepada isu keamanan nasional dalam hal ini kondisi sosial politik sebenarnya berkaitan erat dengan investasi ekonomi.
Belum lama ini, pemerintah terlihat dinilai terlalu memaksakan kehendaknya melalui penggolan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). RUU Kamnasini menuai banyak kritikan dan kecaman, bahkan dari kalangan DPR sendiri. RUU Kamnas dianggap bisa mengembalikan semangat orde barulewat kewenangan militer dan akan mengurangi hak warga negara sipil akibat kuatnya nuansa sekuritas di dalamnya, seperti menangkap, menyadap, dan lain-lain yang tercantum pada pasal 54 huruf (e).Selanjutnya, di pasal 17 ayat 2 (9) dirumuskan ancaman berupa miskonsepsi perumusan legislasi dan regulasi. Artinya, ketidaksetujuan terhadap regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah bisa dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional yang sama saja melenyapkan kebebasan menyampaikan pendapat.Menarik melihat kehadiran RUU Kamnas dalam konteks ekonomi hari ini di tengah gencarnya arus masuk kapital asing di Indonesia. Tentu saja datangnya modal itu memerlukan jaminan keamanan. Dapat dimaklumi karena akhir-akhir ini banyak investasi asing berhadapan dengan perlawanan rakyat.Sampelnya sudah ada yaitu konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah seperti Lampung dan Bima. Maka dari itu RUU Kamnas sangat berpotensi menjadi bentuk penindasan terhadap aksi protes rakyat atau bahkan aksi mogok buruh yang belakangan ini kian masif.Ke depan, iklim investasi ekonomi nasional akan terpukul karena Indonesia bukan lagi sebagai tempat yang kondusif untuk menanamkan modal. Dampaknya akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja sehingga paradigma orientasi pembangunan ekonomi nasional harus dibuat tidak diskriminatif.
Kerancuan dalam RUU Kamnas sendiri masih belum bergeser dari pola pikir rezim Orde Baru. Lebih dominannya ancaman seringkali dipandang hanya bersumber dari kekuatan-kekuatan internal alih-alih ancaman dari luar, termasuk cengkeraman pemodal asing, yang nyaris tak tertangkap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Padahal, faktanya kedaulatan nasional justru ternodai oleh dominansi asing di segala lini kehidupan bernegara kita, terutama bidang ekonomi. Apa tidak cukup perusahaan asing mengeruk sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah dan menyisakan kita sedikit saja bahkan setelah memanfaatkannya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Realitas semacam itu patut disadari dan ditelaah lebih dalam agar tidak menjadi batu sandungan dalam kemajuan perekonomian bangsa ini ke depan. Pencapaian yang nantinya akan diraih bukanlah tanpa hambatan karena beribu tugas dan pekerjaan tak kunjung terselesaikan. Di sisi lain, negara-negara berkembang lainnya telah mantap mengakselerasi perekonomiannya sembari terus menuntaskan belenggu konflik sosial politik yang juga terjadi, sebut saja India. Jangan sampai Indonesia malah tergilas oleh derasnya arus globalisasi dan tidak siap menyongsong era baru perekonomian dunia, yang paling dekat adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perdagangan Bebas dengan ASEAN dan Cina di tahun 2015 mendatang.
Kondisi perekonomian Indonesia ke depan, tren nya tidak lagi mengacu pada asumsi makro, melainkan pada iklim dan kondisi sosial politik. Diperlukan kesungguhan dan kerja keras semua pihak untuk memastikan kesiapan kita dalam menghadapi persaingan global. Sayangnya, kasus Hambalang yang berkepanjangan, kasus suappengembangan lahanperkebunan kelapa sawit di Buol, maraknya aksi unjuk rasa di Ibukotaterkait penetapan UMP DKI Jakarta,serta berbagai masalah seperti pembebasan lahan, pungutan liar, izin usaha yang berbelit, telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan kepada kalangan investor terhadap masa depan investasinya. Bahkan tak jarang berkembang wacana untuk memindahkan kegiatan investasi mereka ke tempat yang lebih profitable seperti Thailand.
Dalam penyusunan kebijakan yang memperhatikan kondisi tersebut dirasa penting melibatkan semua unsur, tak terkecuali buruh. Penyaluran aspirasi buruh perlu dilakukan dengan cara yang tertibtanpa desakan emosional. Forum bipartit, tripartit dan lainnya agar tidak ditunggangi untuk kepentingan sesaat dengan mengedepankan efektivitasnya. Tuntutan yang menginginkan adanya keadilan dan perbaikan kesejahteraan didasari atas upaya mencari titik temu demi kepentingan kelangsungan hidup usaha. Hakekaktnya bukan untuk tujuan politik dan kepentingan segelintir kelompok yang kemudian dicampuradukkan dalam proses pemberian perizinan investasi dan usaha melaluipermainan birokrasi.Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa wilayah tempat berusaha tidak lagi dapat dipasarkan dan dipromosikan dengan mudah. Masih ada alternatif tempat usaha lainnya yang tak terhitung jumlahnya di belahan dunia sana dengan aksesibilitas ke pasar global. Rasanya sulit memilkirkan cara yang paling tepat selain menerapkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui birokrasi dan pelayanan yang bersih.
Intinya saat ini sangat diperlukan adanya frekuensi yang sama antar para stakeholder, yaitu pelaku usaha, calon investor, pemerintah serta tak kalah pentingnya yaituburuh dalam membangun iklim investasi yang aman dan nyaman. Sebaik apapun perencanaan, baik dalambentuk kebijakan maupun program, akan sangat ditentukan oleh political will untuk menerjemahkan gagasan besar tersebut. Dengan peluang dan ancaman yang begitu complicated,sebuah pertanyaan besar kemudian muncul, benarkah kita benar-benar memerlukan UU Keamanan Nasional dalam menyokong perekonomian nasional? Jika ancamannya adalah terhadap keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, Indonesia telah memiliki Pancasila yang terejawentahkan dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk mengikat satu sama lain. Satu hal yang mendesak dilakukan adalah pengawalan dan aplikasi nyata darilandasan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika terkait dengan ancaman yang bersifat nonmiliter, dalam RUU Kamnasdibahas mengenai human security terkait ekonomi. Saat ini, Indonesia sendiri tengah dihadapkan pada arus globalisasi, sehingga ada ketakutan masalah keamanan di Indonesia justruakan terus terkungkung oleh campur tangan asing.
telah dimuat pada Tabloid Inspirasi, Vol 3, No. 61, 25 Januari 2013
sebagian isi terinspirasi dari beberapa tulisan para ekonom
